Resmi Menjadi Warga Negara Indonesia, Otavio Dutra Siap Debut di Pertandingan Indonesia vs Vietnam



Bali – Otavio Dutra adalah satu langkah lagi dari rekaman rekor baru dalam karirnya. Setelah resmi menjadi warga negara, ia langsung menjalani pertandingan debut dengan tim nasional Indonesia dalam pertandingan resmi.
Stopper yang dimiliki oleh Persebaya mulai berpartisipasi dalam pelatihan dengan Tim Nasional Indonesia di Lapangan Gelora Trisakti, Kuta, Bali, Minggu (13/10/2019). Itu adalah pelatihan pertamanya setelah menjadi warga negara pada akhir September 2019.
Dutra bersiap untuk tampil dalam pertandingan tim nasional Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan keempat Grup G di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa malam (15/10/2019) ).
"Saya telah menunggu momen ini sejak lama. Ketika saya berlatih dulu, saya telah menunggu, tetapi itu masih belum menjadi (Indonesia). Sekarang momentum saya adalah melawan Vietnam," kata pemain Brasil itu.
"Semoga saya bisa bermain dengan baik dan bisa membantu tim nasional. Itu yang penting." Siapa pun yang bisa mencetak gol, kita harus bisa mendapatkan tiga poin, "tambah Dutra.
Dutra telah mengirimkan file naturalisasi sejak Februari 2019. Pemain berusia 35 tahun ini menerima rekomendasi dari pelatih Simon McMenemy untuk membela tim nasional Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia.



Source link

Otavio Dutra tidak sabar untuk bermain untuk tim nasional Indonesia



Bali – Otavio Dutra adalah satu langkah lagi dari rekaman rekor baru dalam karirnya. Setelah resmi menjadi warga negara, ia langsung menjalani pertandingan debut dengan tim nasional Indonesia dalam pertandingan resmi.
Stopper yang dimiliki oleh Persebaya mulai berpartisipasi dalam pelatihan dengan Tim Nasional Indonesia di Lapangan Gelora Trisakti, Kuta, Bali, Minggu (13/10/2019). Itu adalah pelatihan pertamanya setelah menjadi warga negara pada akhir September 2019.
Dutra bersiap untuk tampil dalam pertandingan tim nasional Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan keempat Grup G di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa malam (15/10/2019) ).
"Saya telah menunggu momen ini sejak lama. Ketika saya berlatih dulu, saya telah menunggu, tetapi itu masih belum menjadi (Indonesia). Sekarang momentum saya adalah melawan Vietnam," kata pemain Brasil itu.
"Semoga saya bisa bermain dengan baik dan bisa membantu tim nasional. Itu yang penting." Siapa pun yang bisa mencetak gol, kita harus bisa mendapatkan tiga poin, "tambah Dutra.
Dutra telah mengirimkan file naturalisasi sejak Februari 2019. Pemain berusia 35 tahun ini menerima rekomendasi dari pelatih Simon McMenemy untuk membela tim nasional Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia.
Pos Otavio Dutra tidak sabar untuk bermain untuk tim nasional Indonesia yang muncul pertama kali di PREDIKSICASH.COM.



Source link

Timnas Indonesia vs Vietnam, Otavio Dutra Siap debut



Bali – Otavio Dutra adalah satu langkah lagi dari rekaman rekor baru dalam karirnya. Setelah resmi menjadi warga negara, ia langsung menjalani pertandingan debut dengan tim nasional Indonesia dalam pertandingan resmi.
Stopper yang dimiliki oleh Persebaya mulai berpartisipasi dalam pelatihan dengan Tim Nasional Indonesia di Lapangan Gelora Trisakti, Kuta, Bali, Minggu (13/10/2019). Itu adalah pelatihan pertamanya setelah menjadi warga negara pada akhir September 2019.
Dutra bersiap untuk tampil dalam pertandingan tim nasional Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan keempat Grup G di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa malam (15/10/2019) ).
"Saya telah menunggu momen ini sejak lama. Ketika saya berlatih dulu, saya telah menunggu, tetapi itu masih belum menjadi (Indonesia). Sekarang momentum saya adalah melawan Vietnam," kata pemain Brasil itu.
"Semoga saya bisa bermain dengan baik dan bisa membantu tim nasional. Itu yang penting." Siapa pun yang bisa mencetak gol, kita harus bisa mendapatkan tiga poin, "tambah Dutra.
Dutra telah mengirimkan file naturalisasi sejak Februari 2019. Pemain berusia 35 tahun ini menerima rekomendasi dari pelatih Simon McMenemy untuk membela tim nasional Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia.
Jabatan tim nasional Indonesia vs Vietnam, Otavio Dutra Ready untuk debut muncul pertama kali di Juniorbola.net.



Source link

Timnas Indonesia vs Vietnam, Otavio Dutra Siap debut



Bali – Otavio Dutra adalah satu langkah lagi dari rekaman rekor baru dalam karirnya. Setelah resmi menjadi warga negara, ia langsung menjalani pertandingan debut dengan tim nasional Indonesia dalam pertandingan resmi.
Stopper yang dimiliki oleh Persebaya mulai berpartisipasi dalam pelatihan dengan Tim Nasional Indonesia di Lapangan Gelora Trisakti, Kuta, Bali, Minggu (13/10/2019). Itu adalah pelatihan pertamanya setelah menjadi warga negara pada akhir September 2019.
Dutra bersiap untuk tampil dalam pertandingan tim nasional Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan keempat Grup G di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa malam (15/10/2019) ).
"Saya telah menunggu momen ini sejak lama. Ketika saya berlatih dulu, saya telah menunggu, tetapi itu masih belum menjadi (Indonesia). Sekarang momentum saya adalah melawan Vietnam," kata pemain Brasil itu.
"Semoga saya bisa bermain dengan baik dan bisa membantu tim nasional. Itu yang penting." Siapa pun yang bisa mencetak gol, kita harus bisa mendapatkan tiga poin, "tambah Dutra.
Dutra telah mengirimkan file naturalisasi sejak Februari 2019. Pemain berusia 35 tahun ini menerima rekomendasi dari pelatih Simon McMenemy untuk membela tim nasional Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. .



Source link

Ini adalah Denda Pegawai Negeri Sipil Saat Memposting Tanda di Media Sosial



Jakarta – Pidato kebencian alias hate speech lebih mudah menyebar di tengah kemajuan teknologi informasi. Dengan mudah, banyak orang mengunggah pidato kebencian di media sosial mereka.
Namun bagi aparatur sipil negara, kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus sangat diperhatikan. Sebab, beragam hukuman menanti ASN yang sengaja menyebarkan pidato kebencian melalui media sosial.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan hukuman ringan berupa teguran terhadap pemecatan paling parah yang ditunggu ASN yang melakukan ujaran kebencian.
"Jadi menurut PP 53 tahun 2010 itu adalah hukuman disiplin bagi ASN, kelembutannya adalah teguran verbal dan tertulis, atau pernyataan tidak puas. Dapat terus meningkat hingga menengah dan berat katakanlah keterlambatan promosi setahun yang lalu menunda kenaikan gaji berkala untuk ASN Setahun, "kata Ridwan kepada detik, Senin (14/10/2019).
"Yang paling sulit adalah pemecatan dengan hormat karena tidak memiliki permintaan sendiri dan pemecatan terhadap rasa hormat tanpa permintaan sendiri," tambahnya.
Ridwan juga menambahkan bahwa sejak tahun lalu BKN telah mengeluarkan Surat Edaran untuk Pejabat Staf ASN (PPK) untuk mengingatkan bawahan mereka agar tidak menggunakan pidato kebencian.
"Pada 31 Mei 2018, Kepala BKN mengeluarkan surat edaran kepada PPK. Berdasarkan surat edaran pedoman ASN yang melanggar hal-hal di atas dilakukan oleh PPK sebagaimana diamanatkan oleh UU ASN," kata Ridwan.
Bahkan mereka yang ingin melaporkan ASN yang melakukan pidato kebencian dapat langsung pergi ke kantor PPK, misalnya mereka yang ingin dilaporkan oleh pegawai Pemerintah Provinsi kemudian diarahkan untuk melapor ke kantor pemerintah provinsi mereka.
"Jika Anda ingin melaporkan, silakan pergi ke Petugas Kepegawaian, misalnya bupati, walikota, gubernur. Biasanya mereka memiliki saluran sendiri untuk laporan pelayan, semacam report.go.id," kata Ridwan.
sumber: detik
Posting Ini Hukuman untuk Pegawai Negeri Sipil Ketika Melakukan Tanda di Media Sosial ditampilkan sebelumnya dalam Berita HOT & EXCITING Terbaru.



Source link

Ini adalah Hukuman Pegawai Negeri Sipil ketika Melakukan Tanda di Media Sosial



Jakarta – Pidato kebencian alias hate speech lebih mudah menyebar di tengah kemajuan teknologi informasi. Dengan mudah, banyak orang mengunggah pidato kebencian di media sosial mereka.
Namun bagi aparatur sipil negara, kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus sangat diperhatikan. Sebab, beragam hukuman menanti ASN yang sengaja menyebarkan pidato kebencian melalui media sosial.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan hukuman ringan berupa teguran terhadap pemecatan paling parah yang ditunggu ASN yang melakukan ujaran kebencian.
"Jadi menurut PP 53 tahun 2010 itu adalah hukuman disiplin bagi ASN, kelembutannya adalah teguran verbal dan tertulis, atau pernyataan tidak puas. Dapat terus meningkat hingga menengah dan berat katakanlah keterlambatan promosi setahun yang lalu menunda kenaikan gaji berkala untuk ASN Setahun, "kata Ridwan kepada detik, Senin (14/10/2019).
"Yang paling sulit adalah pemecatan dengan hormat karena tidak memiliki permintaan sendiri dan pemecatan terhadap rasa hormat tanpa permintaan sendiri," tambahnya.
Ridwan juga menambahkan bahwa sejak tahun lalu BKN telah mengeluarkan Surat Edaran untuk Pejabat Staf ASN (PPK) untuk mengingatkan bawahan mereka agar tidak menggunakan pidato kebencian.
"Pada 31 Mei 2018, Kepala BKN mengeluarkan surat edaran kepada PPK. Berdasarkan surat edaran pedoman ASN yang melanggar hal-hal di atas dilakukan oleh PPK sebagaimana diamanatkan oleh UU ASN," kata Ridwan.
Bahkan mereka yang ingin melaporkan ASN yang melakukan pidato kebencian dapat langsung pergi ke kantor PPK, misalnya mereka yang ingin dilaporkan oleh pegawai Pemerintah Provinsi kemudian diarahkan untuk melapor ke kantor pemerintah provinsi mereka.
"Jika Anda ingin melaporkan, silakan pergi ke Petugas Kepegawaian, misalnya bupati, walikota, gubernur. Biasanya mereka memiliki saluran sendiri untuk laporan pelayan, semacam report.go.id," kata Ridwan.
sumber: detik
Posting Ini Adalah Hukuman Pegawai Negeri Sipil Ketika Memposting Tanda di Media Sosial ditampilkan sebelumnya di Topikindo.



Source link

Ini adalah Hukuman Pegawai Negeri Sipil Saat Berani Mendaftar di Media Sosial



Jakarta – Pidato kebencian alias hate speech lebih mudah menyebar di tengah kemajuan teknologi informasi. Dengan mudah, banyak orang mengunggah pidato kebencian di media sosial mereka.
Namun bagi aparatur sipil negara, kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus sangat diperhatikan. Sebab, beragam hukuman menanti ASN yang sengaja menyebarkan pidato kebencian melalui media sosial.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan hukuman ringan berupa teguran terhadap pemecatan paling parah yang ditunggu ASN yang melakukan ujaran kebencian.
"Jadi menurut PP 53 tahun 2010 itu adalah hukuman disiplin bagi ASN, kelembutannya adalah teguran verbal dan tertulis, atau pernyataan tidak puas. Dapat terus meningkat hingga menengah dan berat katakanlah keterlambatan promosi setahun yang lalu menunda kenaikan gaji berkala untuk ASN Setahun, "kata Ridwan kepada detik, Senin (14/10/2019).
"Yang paling sulit adalah pemecatan dengan hormat karena tidak memiliki permintaan sendiri dan pemecatan terhadap rasa hormat tanpa permintaan sendiri," tambahnya.
Ridwan juga menambahkan bahwa sejak tahun lalu BKN telah mengeluarkan Surat Edaran untuk Pejabat Staf ASN (PPK) untuk mengingatkan bawahan mereka agar tidak menggunakan pidato kebencian.
"Pada 31 Mei 2018, Kepala BKN mengeluarkan surat edaran kepada PPK. Berdasarkan surat edaran pedoman ASN yang melanggar hal-hal di atas dilakukan oleh PPK sebagaimana diamanatkan oleh UU ASN," kata Ridwan.
Bahkan mereka yang ingin melaporkan ASN yang melakukan pidato kebencian dapat langsung pergi ke kantor PPK, misalnya mereka yang ingin dilaporkan oleh pegawai Pemerintah Provinsi kemudian diarahkan untuk melapor ke kantor pemerintah provinsi mereka.
"Jika Anda ingin melaporkan, silakan pergi ke Petugas Kepegawaian, misalnya bupati, walikota, gubernur. Biasanya mereka memiliki saluran sendiri untuk laporan pelayan, semacam report.go.id," kata Ridwan.
sumber: detik
Posting Ini adalah Hukuman Pegawai Negeri Sipil Ketika Putus asa di Media Sosial muncul pertama kali di Berita Hari Ini – Berita Harian Terbaru.



Source link

Ini adalah Hukuman Pegawai Negeri Sipil Jika Anda Putus asa di Media Sosial



Jakarta – Pidato kebencian alias hate speech lebih mudah menyebar di tengah kemajuan teknologi informasi. Dengan mudah, banyak orang mengunggah pidato kebencian di media sosial mereka.
Namun bagi aparatur sipil negara, kehati-hatian dalam menggunakan media sosial harus sangat diperhatikan. Sebab, beragam hukuman menanti ASN yang sengaja menyebarkan pidato kebencian melalui media sosial.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengatakan hukuman ringan berupa teguran terhadap pemecatan paling parah yang ditunggu ASN yang melakukan ujaran kebencian.
"Jadi menurut PP 53 tahun 2010 itu adalah hukuman disiplin bagi ASN, kelembutannya adalah teguran verbal dan tertulis, atau pernyataan tidak puas. Dapat terus meningkat hingga menengah dan berat katakanlah keterlambatan promosi setahun yang lalu menunda kenaikan gaji berkala untuk ASN Setahun, "kata Ridwan kepada detik, Senin (14/10/2019).
"Yang paling sulit adalah pemecatan dengan hormat karena tidak memiliki permintaan sendiri dan pemecatan terhadap rasa hormat tanpa permintaan sendiri," tambahnya.
Ridwan juga menambahkan bahwa sejak tahun lalu BKN telah mengeluarkan Surat Edaran untuk Pejabat Staf ASN (PPK) untuk mengingatkan bawahan mereka agar tidak menggunakan pidato kebencian.
"Pada 31 Mei 2018, Kepala BKN mengeluarkan surat edaran kepada PPK. Berdasarkan surat edaran pedoman ASN yang melanggar hal-hal di atas dilakukan oleh PPK sebagaimana diamanatkan oleh UU ASN," kata Ridwan.
Bahkan mereka yang ingin melaporkan ASN yang melakukan pidato kebencian dapat langsung pergi ke kantor PPK, misalnya mereka yang ingin dilaporkan oleh pegawai Pemerintah Provinsi kemudian diarahkan untuk melapor ke kantor pemerintah provinsi mereka.
"Jika Anda ingin melaporkan, silakan pergi ke Petugas Kepegawaian, misalnya bupati, walikota, gubernur. Biasanya mereka memiliki saluran sendiri untuk laporan pelayan, semacam report.go.id," kata Ridwan.
sumber: detik.



Source link

MPR dan Jokowi-Ma sepakat untuk Diadakan pada 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB



JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 akan diadakan pada pukul 14.30 WIB.
Demikian dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai pertemuan bersama dengan semua pimpinan fraksi dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
"Kami telah memutuskan dan menyetujui pelantikan presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024. Itu disepakati akan diadakan pada 20 Oktober pukul 14:30 WIB," kata Bambang.
Dia mengatakan, untuk mempersiapkan acara tersebut, MPR akan mengadakan pertemuan koordinasi dengan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Nasional, Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Luar Negeri, dan Sekretariat Negara.
"Dan besok kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Panglima TNI, Kepala Kepolisian Nasional, Kepala BIN, Menteri Luar Negeri, dan Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan dan protokol," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan bersama itu, pihaknya telah mengatur upacara pelantikan presiden dan wakil presiden.
Selain itu, rapat gabungan diadakan untuk mengkonsolidasikan semua anggota MPR yang terdiri dari anggota DPD.
"Rundown disebut-sebut akan tiba di ruang sidang, lalu wakil presiden datang, presiden tiba. Kami sudah mengaturnya," kata Arsul.
Pos MPR dan Jokowi-Ma sepakat untuk Diadakan 20 Oktober 2019 Pukul 14.30 WIB ditampilkan sebelumnya di Topikindo.



Source link

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Digelar pada 20 Oktober pukul 14.30 WIB



JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepakat bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 akan diadakan pada pukul 14.30 WIB.
Demikian dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai pertemuan bersama dengan semua pimpinan fraksi dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
"Kami telah memutuskan dan menyetujui pelantikan presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024. Itu disepakati akan diadakan pada 20 Oktober pukul 14:30 WIB," kata Bambang.
Dia mengatakan, untuk mempersiapkan acara tersebut, MPR akan mengadakan pertemuan koordinasi dengan Panglima TNI, Kepala Kepolisian Nasional, Badan Intelijen Negara (BIN), Menteri Luar Negeri, dan Sekretariat Negara.
"Dan besok kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang Panglima TNI, Kepala Kepolisian Nasional, Kepala BIN, Menteri Luar Negeri, dan Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan dan protokol," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, dalam pertemuan bersama itu, pihaknya telah mengatur upacara pelantikan presiden dan wakil presiden.
Selain itu, rapat gabungan diadakan untuk mengkonsolidasikan semua anggota MPR yang terdiri dari anggota DPD.
"Rundown disebut-sebut akan tiba di ruang sidang, lalu wakil presiden datang, presiden tiba. Kami sudah mengaturnya," kata Arsul.
Pos Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih diadakan pada tanggal 20 Oktober pukul 14.30 WIB ditampilkan sebelumnya dalam Berita HOT & EXCESS Terbaru.



Source link